Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Papua dan sejumlah stakeholder. Foto: Chasbi/rni

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Papua yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meninjau persiapan Papua dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang. Papua yang dipercaya menjadi tuan rumah pesta olahraga nasional empat tahunan ini telah menyelesaikan kurang lebih 97 persen untuk pembangunan Stadion Papua Bangkit.

“Kami optimis Papua bisa menjadi tuan rumah yang baik, pasti terdapat kekurangan atau hal yang belum bisa diselesaikan ini merupakan suatu kewajaran dan bisa menjadi komunikasi dalam membangun kesamaan-kesamaan atas perbedaan persepsi,” kata Hetifah saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi X DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Papua dan sejumlah stakeholder, di Sasana Karya Kantor Gubernur Jayapura, Jumat (15/2/2019).

Turut hadir dalam pertemuan ini, perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Civitas Universitas Cenderawasih, Civitas Universitas Musamus Maumere dan Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan bahwa pihaknya juga mengajak para mitra kerja agar mendukung kegiatan olahraga tersebut untuk tidak terpisah dari upaya-upaya lain seperti pendidikan, membangun pariwisata dan ekonomi kreatif. Sehingga capaian bukan hanya hasil prestasi olahraganya saja, tapi juga Papua bisa maju secara ekonomi baik olahraga, pendidikan, pariwisata maupun bidang ekonomi kreatifnya.

“Selain olahraga, ada hal lain yang menjadi sorotan penting yakni permasalahan pendidikan yang ada di Papua. Kami mendapat masukan-masukan dari para rektor universitas di Papua agar kebijakan-kebijakan yang ada di pusat mampu merespon situasi yang ada di daerah, jadi semua kebijakan harus berbasis fakta dan realita yang ada di lapangan,” tambah Hetifah.

Legislator dapil Kalimantan Timur itu melanjutkan, fakta dan informasi yang dikemukakan dalam pertemuan tersebut dapat menjadi masukan bagi pihaknya untuk membuat kebijakan agar lebih ramah terhadap daerah khusus seperti Papua.

“Kami Anggota Dewan mengharapkan agar Papua mendapatkan support yang lebih serius di tahun yang akan datang. Perhatian terhadap pendidikan seperti mahasiswa Papua yang perlu didukung dalam hal beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan yang masih mangkrak ini perlu lebih dipikirkan oleh pemerintah pusat,” tutup Hetifah. (cas/sf)